TERNATE – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara berjalan dengan dinamika konstruktif saat sembilan fraksi menyampaikan pandangan resmi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Meskipun diwarnai kewaspadaan tinggi terkait potensi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, konsensus kuat terwujud dengan kesepahaman pembangunan daerah harus terus berjalan tanpa mengorbankan hajat hidup dan kepentingan esensial masyarakat.

Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kuntu Daud dan dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, menjadi forum penegasan visi bersama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Berbagai penekanan disampaikan, mulai dari  Fraksi Golkar yang menyoroti disiplin regulatif, PDIP mendesak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), lalu PKS dan Hanura yang menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi.

Di sisi lain, Gerindra dan PKB menggarisbawahi perlunya optimalisasi sumber daya alam dan ekonomi lokal. Tiga fraksi lainnya yakni NasDem, Amanat Persatuan Indonesia, dan Bintang Demokrat menekankan sinergi harmonis antara daerah dan pusat untuk menjamin keberlanjutan program sosial dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.

Wakil Gubernur Sarbin Sehe menyambut baik seluruh rekomendasi konstruktif tersebut. Ia menegaskan semangat kolaborasi legislatif-eksekutif adalah benteng utama menjaga stabilitas arah pembangunan.

Dengan kesamaan pandangan ini, DPRD dan Pemprov Malut kini memasuki tahap pembahasan teknis lanjutan, optimis mampu menavigasi keterbatasan fiskal sembari menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tak terelakkan. (red)