Labuha – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) periode 2025–2027 resmi dikukuhkan. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua PWI Maluku Utara, Asri Fabanyo, di Aula Kantor Bupati Halsel, Jumat (6/3/2026).
Di bawah kepemimpinan Samsudin Chalil sebagai Ketua dan Sadam Hadi sebagai Sekretaris, PWI Halsel membawa misi besar dalam menjaga marwah profesi jurnalistik di Bumi Saruma.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, organisasi kepemudaan (OKP), LSM, serta perwakilan sektor swasta.
Dalam pidato perdananya, Samsudin Chalil memberikan pernyataan tegas terkait maraknya praktik pers tidak profesional atau wartawan “bodrek”. Menurutnya, oknum-oknum tersebut telah mencoreng citra jurnalisme dengan tindakan pemerasan dan penyebaran informasi palsu (hoaks).
“Kita harus bersinergi untuk menolak dan melaporkan setiap oknum yang terindikasi melakukan tindak pidana tersebut kepada pihak berwenang, sesuai dengan arahan Dewan Pers,” tegas Samsudin.
Ia menekankan bahwa menjaga integritas pers adalah harga mati agar jurnalis tetap mendapatkan kepercayaan publik. Praktik pers abal-abal, lanjutnya, hanya akan menghasilkan informasi bias dan sensasional yang merugikan masyarakat luas.
Selain isu profesionalisme, PWI Halsel juga menyoroti sejarah lokal dengan mengangkat sosok Princes Van Kasiruta atau Boki Fatima. Tokoh pers asal Halsel ini dinilai memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia namun belum mendapat pengakuan semestinya.
Samsudin mengajukan dua usulan konkret kepada Pemerintah Daerah, yakni pembangunan Information Center Boki Fatima sekaligus mengusulkannya mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Menutup sambutannya, Samsudin menegaskan komitmen PWI Halsel untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan. PWI siap mendukung program Agromaritim yang digagas pasangan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.
“Kami tetap menjunjung tinggi profesionalisme. PWI akan memberitakan capaian positif daerah, namun tetap konsisten memberikan kritik konstruktif jika ditemukan program yang tidak sesuai aturan,” pungkasnya.