SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kembali melakukan penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kali ini, mutasi dan pelantikan mencakup jabatan pimpinan tinggi pratama serta 10 pejabat administrator dan pengawas atau eselon III dan IV.

Pelantikan berlangsung di Aula Bidadari, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin (2/11/2026). Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, yang mewakili gubernur.

Dalam pelantikan tersebut, dr. Rosita Alkatiri resmi dipercaya menjabat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Chasan Boesoirie. Pengangkatan itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/JPTMU/010/X/2026 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

Selain jabatan pimpinan tinggi pratama, gubernur juga menetapkan rotasi terhadap 10 pejabat administrator dan pengawas. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/ADM/MU/009/X/2026.

Sepuluh pejabat yang dilantik untuk menduduki jabatan baru tersebut yakni:

1. Ir. Nasruddin Salama, M.Si. sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Maluku Utara.
2. Faisal Alfredo, S.P. sebagai Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian.
3. Ismail Idris, S.Sos. sebagai Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
4. Anton Toyib, S.Pd. sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Fregist Nitalessy, S.Hut. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD KPH Halmahera Utara Dinas Kehutanan.
6. Rahmawati Umar, S.E. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Bappeda.
7. Syahril Totona, S.Pd. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Pulau Morotai.
8. Risko Cristian, S.Pi. sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Olahan UPTD Balai Pengembangan Produk Olahan Kelautan dan Perikanan.
9. Zainudin G. Kamal, S.E. sebagai Kepala Seksi Penghapusan Aset UPTD Pengelola Aset Daerah BPKAD.
10. Nadira Minabari, S.STP. sebagai Kepala Subbidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Penataan jabatan ini mencakup sejumlah sektor strategis pemerintahan, mulai dari pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, pertanian, pendidikan, kehutanan, hingga pengelolaan aset dan kawasan perbatasan.

Melalui rotasi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.