TERNATE – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menghadiri peluncuran Program Penanganan 1.200 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2026 yang dipusatkan di Kelurahan Maliaro pada Sabtu (14/2). Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. H. Samsuddin Abdul Kadir, M.Si, Ketua TP. PKK Provinsi Maluku Utara, Ny. Hj. Rusni Sarbin, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kota Ternate.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman menegaskan bahwa isu kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak dapat diselesaikan secara parsial atau terpisah-pisah. Ia menekankan bahwa pembangunan hunian layak adalah tanggung jawab kolektif yang membutuhkan sinergi lintas sektor.
“Bicara tentang kemiskinan dan peningkatan martabat masyarakat adalah tugas bersama. Pembangunan tidak bisa berjalan maksimal jika hanya dilakukan secara sektoral,” ungkap Wali Kota.
Wali Kota juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota ingin memberikan porsi pembangunan yang sejalan dengan harapan Gubernur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten dan kota.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menjelaskan bahwa program RTLH tahun ini mengalami peningkatan signifikan, dari 700 unit di tahun sebelumnya menjadi 1.200 unit. Namun, ia menekankan bahwa orientasi program tidak hanya terpaku pada kuantitas, melainkan pada ketepatan eksekusi di lapangan.
“Program ini bukan hanya soal jumlah rumah yang dibangun, tetapi bagaimana pelaksanaannya tepat waktu, tepat metode, dan bermutu,” tegas Gubernur di hadapan para tamu undangan dan penerima manfaat.
Salah satu langkah strategis yang diambil Pemerintah Provinsi adalah memajukan jadwal peluncuran program ke bulan Februari untuk mengantisipasi kendala cuaca. Menurut Gubernur, percepatan ini sangat krusial mengingat tantangan iklim di Maluku Utara pada pengujung tahun.
“Tahun lalu kita launching di Agustus, tahun ini di Februari supaya cepat selesai. Karena Oktober, November, Desember sudah hujan, kita tidak bisa bangun lagi rumahnya,” jelasnya.
Selain percepatan jadwal, Pemerintah Provinsi juga menerapkan standar desain seragam dan mekanisme distribusi material yang lebih ketat guna menjamin akuntabilitas kebijakan.
Gubernur juga memberikan peringatan khusus terkait transparansi dalam penerimaan bantuan material bangunan. Ia meminta masyarakat penerima manfaat untuk terlibat aktif dalam pengawasan mandiri guna mencegah timbulnya masalah di kemudian hari.
“Ketika ibu menerima bahan material, pastikan dihitung. Tahun kemarin yang menerima tidak menghitung, di akhir saling menyalahkan,” ujarnya mengingatkan.
Acara kemudian diakhiri dengan pembongkaran rumah secara simbolis sebagai tanda dimulainya pembangunan serentak, yang diharapkan mampu menjadi solusi terintegrasi dalam menekan angka kemiskinan serta menjaga martabat warga melalui hunian yang lebih sehat dan layak.