Aliansi Mahasiswa Maluku Utara Bergerak (MMUBK) Desak Menteri ESDM Cabut ijin PT.Harita Group

Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku Utara Bergerak (MMUBK) menggelar demonstrasi di depan Kantor Pusat Harita Group Jl Sudirman Jakarta Pusat Jum’at (04/20/2021).

Gerakan Demonstrasi disinyalir, terkait dengan pengrusakan lingkungan dan pembangunan Smelter PT Trimegah Bangun Persada yang dinilai tidak dimaksimalkan dengan baik oleh PT.Harita Group yang saat saat ini beroperasi di Kepulauan Obi,Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.

Yasri Nurdin mahasiswa Maluku Utara, pria Kelahiran Halmahera selatan dalam orasinya menyampaikan kekecewaannya selaku anak Negeri yang dilahirkan di Negeri Saruma terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh PT.Harita Group yakni persoalan pencemaran lingkungan serta tidak dimaksimalkannya pembangunan shelter PT.Trimegah Bangun Persada yang konon katanya bertujuan mengelola kadar nikel yang rendah serta penetapan pembangunan residu nikel (Lumpur) ke laut di bagian Basin atau cekungan laut yang berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup biota laut khususnya di areal lingkar tambang dan umumnya di kabupaten Halmahera Selatan.

“Kita Tahu benar bahwa dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H. UUD 1945.

Lanjut MMUBK, PT.Harita Group telah melanggar Undang-Undang No 32 Tahun 2009 dengan menciptakan lingkungan yang buruk dan tidak sehat.

Senada Disampaikan Oleh Koordinator lapangan,Alfian.I.Sangaji,salah satu mahasiwa Maluku Utara, laki-Laki Kelahiran Bacan ini menyampaikan,pihaknya mengutuk keras kepada Pihak Harita Group karena telah tidak melaksanakan perintah undang-undang NO 3 tahun 2020 atas perubahan atas undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara,Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara mempunyai peran penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi Nasional dan pembangunan daerah berkelanjutan.

“Hemat kami kehadiran PT.Harita Group tidak berdampak positif terhadap pembangunan daerah lingkar tambang,serta kesejahteraan masyarakat Obi pada umumnya. Beserta anggaran CSR tidak jelas di salurkan ke mana.

Ia menambahkan,Olehnya itu kami mendesak kepada menteri ESDM agar mencabut ijin operasi PT.Harita Group,yang berikut kami mendesak Gubernur Maluku Utara melalui Dinas lingkungan hidup serta dinas energi dan sumber daya mineral agar memberhentikan seluruh meninjau kembali dan memberhentikan aktifitas PT.Harita tutupnya.

Sumber: Saruma News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *