Ternate, Hpost – Dampak kondisi geopolitik dan pandemi Covid-19 sampai kini masih menimbulkan tantangan bagi sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi tersendat, harga-harga meningkat, dan anggaran banyak terkuras untuk mengatasi dampak dari ketidakpastian tersebut.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, APBN tahun 2022 diarahkan untuk menjaga keseimbangan pengendalian risiko, menjaga momentum pemulihan ekonomi, dan menopang agenda pembangunan. Belanja akan dioptimalkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi yang sempat tersendat akibat pandemi Covid-19.
APBN tahun ini masih melanjutkan kebijakan pemulihan nasional yang melingkupi tiga klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.
Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto dalam acara Media Briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan Mei 2022 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara melalui zoom conference, Rabu 35 Mei 2022.
“Sampai dengan 30 April 2022, Realisasi pendapatan APBN mencapai Rp720,37 miliar atau 33,37 persen dari pagu, sedangkan Belanja APBN realisasinya mencapai Rp4,4 triliun atau 30,17 persen dari pagu. Kinerja pendapatan mengalami kenaikan 15,68 persen (yoy) dibandingkan tahun 2021,” kata Adnan.
Ia memaparkan, kenaikan terbesar disumbang oleh pajak penghasilan non migas yang naik sebesar Rp65,72 miliar atau 20,80 persen (yoy).
Selanjutnya, Adnan menuturkan, realisasi belanja pada belanja K/L turun 6,79 persen atau sebesar Rp82,89 miliar yang disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 13,68 persen dan 32,59 persen (yoy).
Sedangkan untuk TKDD mengalami kenaikan sebesar Rp321,88 miliar (10,77 persen) yang penyebab terbesarnya karena kenaikan realisasi DAU sebesar Rp363,66 miliar atau 17,61% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara sampai dengan April 2022 masih didominasi oleh komponen dana transfer dengan total realisasi pendapatan APBD sebesar Rp4,44 triliun. Besarnya proporsi dana transfer dalam komponen pendapatan APBD menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih kurang,” paparnya.
“Untuk itu, Pemda perlu menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang ada di Maluku Utara untuk meningkatkan PAD. Realisasi DBH per 30 April 2022 sebesar Rp208,72 miliar, DAU sebesar Rp2,43 triliun. Untuk DAK fisik sebesar Rp161,11 miliar, DAK Non fisik sebesar Rp321,53 miliar dan DID terealisasi sebesar Rp3,46 miliar,” ungkap Adnan.
Pertumbuhan yang kuat di tahun 2021 memberikan sinyal positif untuk prospek ekonomi di tahun 2022 dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.
Adanya menyebutkan bahwa tantangan terbesarnya adalah ketidakpastian global sebagai imbas dari pandemi COVID-19 yang disusul invasi Rusia ke Ukraina memunculkan ujian berat bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia.
Untuk itu, APBN difokuskan untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional secara bertahap dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Di Maluku Utara, berbagai indikator ekonomi di wilayah Maluku Utara mengalami perkembangan yang sangat baik seperti pertumbuhan ekonomi Triwulan I Tahun 2022 yang mampu tumbuh sebesar 29,63 persen jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen.
Tingkat inflasi Maluku Utara pada April 2022 sebesar 1,82 persen (yoy) di bawah inflasi nasional sebesar 3,47 persen (yoy). Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di angka 104,97, dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 108,30.
Untuk neraca perdagangan regional Maluku Utara sendiri, per April 2022 komponen ekspor mengalami penurunan sebesar 24,05 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sampai dengan April 2022, komoditas yang paling banyak diekspor adalah Ferro Nickel, sedangkan perusahaan penyumbang hasil ekspor terbesar adalah PT Yashi Indonesia Investment. Untuk impor sendiri naik sebesar 17,92 persen dari bulan sebelumnya.
Komoditas yang paling banyak diimpor yaitu berupa batu bara/antrasit dan perusahaan penyumbang devisa impor terbesar yaitu PT Angel Nickel Industry.
Pada kesempatan yang sama Adnan menyampaikan bahwa isu Strategis di Maluku Utara yakni terkait dengan perkembangan COVID-19 dan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik. Pada bulan April, kasus COVID-19 turun signifikan menjadi 64 kasus, 402 sembuh, dan 5 orang meninggal dunia.
Turunnya kasus covid dan tingkat kesembuhan pasien ini memberikan angin segar bagi pemerintah dan masyarakat, terutama dalam pelonggaran PPKM, khususnya pada sektor transportasi.
Data Kemenkes per 12 April 2022 menunjukkan vaksinasi di Maluku Utara telah mencapai 85,18 persen untuk dosis 1, 55,58 persen dosis 2, dan 9,55 persen dosis 3. Melihat tren penurunan dan bertambahnya masyarakat yang menjalani vaksinasi, diperkirakan kasus Covid-19 di bulan April akan turun.
Meskipun demikian, masyarakat tetap diimbau untuk selalu waspada dan menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sementara itu, untuk perkembangan DAK Fisik di Maluku Utara sampai dengan April 2022, telah terdapat realisasi sebesar Rp161,11 miliar atau 9,06 persen dari pagu. Angka ini terbilang masih rendah mengingat batas waktu penyaluran untuk tahap I adalah bulan Juli sebesar 25 persen dari pagu.
“Diharapkan Pemda dapat melakukan percepatan dalam realisasi DAK Fisik supaya kegiatan yang telah direncanakan pendanaannya melalui DAK Fisik dapat berjalan lancar,” ujar Adnan.
Dia bilang, untuk mewujudkannya perlu kerja sama Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap, benar, dan tepat waktu supaya dana dapat tersalur sehingga dapat segera diserap untuk membiayai kegiatan yang direncanakan didanai menggunakan DAK Fisik. Sedangkan untuk isu lokal di Maluku Utara yaitu berupa program National Logistic Ecosystem (NLE).
NLE merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang serta dokumen dan/atau perijinan (clearance) baik lokal maupun internasional sejak kedatangan sarana pengangkut sampai barang tiba di gudang Pemilik barang, atau sebaliknya dari gudang pemilik barang sampai barang diekspor.
Target utama dari program ini adalah menurunkan biaya logistik nasional. Selain itu program ini juga bermanfaat untuk sharing kapasitas logistik dan menumbuhkan ekonomi digital, serta meningkatkan transparansi layanan sehingga dapat meningkatkan kemudahan dalam melakukan usaha (ease of doing Business).
NLE yang pilot project-nya telah terimplementasi di Batam pada bulan Maret 2021 lalu, kini akan dimulai penerapannya pada berbagai pelabuhan nasional lainnya, antara lain Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Teluk Lamong, Tanjung Perak, Benoa, Makassar, Bitung, Kendari, dan Ambon.
Kedepannya, NLE juga akan diberlakukan di bandara, antara lain bandara Ngurah Rai. Eksportir di Provinsi Maluku Utara yang sudah masuk NLE adalah Harta Samudra, eksportir tuna dari Kabupaten Pulau Morotai.
Guna terus mendukung pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi dan sustainable, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan, diantaranya berupameni koordinasi dan sinergi dengan Pemda untuk mendorong akselerasi penyaluran DAK Fisik, mendorong penyelesaian pertanggungjawaban pada Pemda yang pada TA sebelumnya belum selesai, mendorong akselerasi vaksinasi untuk tahap satu sampai booster supaya lebih merata dan nilainya dapat menyamai bahkan di atas rata-rata nasional, serta mengarahkan Belanja APBN dan APBD ke area-area strategis khususnya ke daerah sekitar tambang dengan menciptakan peluang usaha baru untuk mendorong pemerataan ekonomi.
Selain itu juga untuk mendukung program NLE, perlu adanya dorongan bagi para eksportir untuk mulai join ke dalam NLE melalui sosialisasi baik on site maupun melalui media sosial untuk memudahkan transaksi dan memangkas biaya distribusi.
“Kerja keras APBN selama ini diharapkan dapat terus berperan secara optimal, sehingga arah kebijakan ekonomi dapat tercapai dan tetap sejalan dengan upaya konsolidasi fiskal di tahun 2023. Saya harap temen-teman wartawan dapat meneruskan pesan-pesan optimisme ini kepada masyarakat luas, agar kerja keras APBN semakin memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat,” tutup Adnan.
Sumber: Halmahera Post