TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menemui langsung ratusan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di sekitar Gedung DPRD hingga Tugu Makugawene pada Senin (1/9). Aksi tersebut berjalan damai dan tertib setelah Forkopimda Maluku Utara dan Ternate, termasuk Kapolda, Kajati, dan Wali Kota, turut hadir untuk mendengarkan aspirasi.

Didampingi Wakil Gubernur dan Ketua DPRD Maluku Utara, Gubernur Sherly menerima 17 tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. Ia mengapresiasi keberanian para aktivis yang menyuarakan pendapat secara damai.

Terkait tuntutan pembebasan 11 warga Maba Sangaji yang tengah menghadapi proses hukum, Gubernur Sherly menegaskan akan mengawal kasus tersebut agar berjalan adil dan transparan. “Saya sudah berdialog dengan kejaksaan agar semua aspek dipertimbangkan untuk keringanan,” tegasnya, memastikan proses hukum akan terbuka.

Gubernur juga menanggapi tuntutan mahasiswa terkait izin usaha pertambangan (IUP), menjelaskan bahwa sebagian besar isu tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, ia berjanji akan meneruskan seluruh aspirasi yang telah disampaikan.

Di sisi lain, Kapolda Maluku Utara menyatakan kesiapan institusinya untuk menjalani reformasi jika ada revisi undang-undang atau kebijakan baru dari pemerintah.

Sementara itu, Wali Kota Ternate menegaskan bahwa aspirasi warga Ubo-ubo terkait konflik lahan sudah disampaikan kepada Menteri ATR/BPN. Sebagai solusi, skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) diusulkan agar warga tetap mendapat kepastian hak atas tanah mereka.

Aksi mahasiswa ini berakhir dengan tertib, menunjukkan kematangan demokrasi di Maluku Utara. Kehadiran lengkap Forkopimda dan kesediaan mereka untuk berdialog menjadi contoh positif dalam menyelesaikan persoalan publik. (red)