Halteng, InfoPublik – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana di Halmahera Tengah, Rabu (17/5/2023).

Rakorda ini merupakan salah satu upaya meningkatkan mitigasi penanggulangan bencana, mengingat Provinsi Maluku Utara merupakan daerah yang paling rawan risiko bencana di Indonesia.

Hampir setiap hari, ada bencana di beberapa wilayah Kabupaten/Kota.  “Risiko kerugiannya juga sangat besar, baik dalam jumlah korban maupun kerugian material,”kata Wakil Gubernur Malut, M. Al Yasin Ali saat memberikan sambutan sekaligus membuka Rakorda tersebut.

Oleh karena itu, menurut Wagub penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, secara sistematis, dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, penuh tanggung jawab. Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten.

Pada kesempatan itu, mantan Bupati Halteng dua periode ini menekankan lima hal kepada seluruh peserta Rakorda, yaitu: Pertama, sebagai salah satu pilar penanganan bencana, BPBD harus selalu berbenah diri. Pertama, budaya kerja BPBD harus siaga, harus antisipatif, harus responsif dan adaptif.

“Budaya ini sangat penting karena bencana itu datangnya tidak terduga, datangnya secara tiba-tiba, bahkan muncul bencana yang tidak terbayangkan sebelumnya, salah satunya adalah pandemi COVID-19,”jelasnya

Kedua, orientasi pada pencegahan harus diutamakan. Sebagaimana diketahui beberapa jenis bencana, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi memang tidak bisa dicegah sebelumnya tetapi banyak jenis bencana yang bisa dikurangi, yang bisa dicegah. Sebagian banjir bisa dicegah dengan penghijauan, Pelestarian lingkungan, bendungan, pendalaman sungai dan saluran air, dan lain-lainnya.

“Ini harus dilakukan secara sinergis antara BPBD dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk pemda dan masyarakat.”katanya.

Ketiga, infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingkatkan, dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.

Keempat, BPBD harus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah, pusat maupun daerah, agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana. Harus ini semuanya diajak.

Kelima, bangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah rawan bencana, ini penting sekali. Edukasi kebencanaan, budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini, dari setiap individu-individu, dari keluarga, dari komunitas, sekolah, sampai lingkungan masyarakat.

“Mari Kita wujudkan Provinsi Maluku Utara yang tangguh terhadap bencana,”pinta Wagub sembari membuka Rakorda Penanggulangan Bencana. (MC Tidore)

Sumber: Info Publik