TERNATE — Provinsi Maluku Utara (Malut) resmi menjadi salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang menerapkan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Program yang digagas oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung ini mulai bergulir pada 3 September 2025 dan bertujuan utama mencegah penyalahgunaan anggaran dana desa.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyambut baik inisiatif ini. Ia bahkan menargetkan agar Malut dapat segera menyusul keberhasilan Provinsi Banten, yang disebut telah mencapai nol kasus (zero case) tindak pidana korupsi kepala desa setelah program Jaga Desa diterapkan.
Gubernur Sherly menyampaikan optimismenya usai menghadiri talkshow di Nusantara TV, “Abraham live in Banten”, pada Senin (29/9).
“Harapan kami, desa-desa di Maluku Utara pun akan dijaga oleh Kejaksaan sehingga di tahun depan kami bisa mencapai ‘zero case’ penyalahgunaan anggaran,” ujar Sherly.
Menurutnya, program Jaga Desa merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai peruntukannya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola dana desa. Ia menilai, keberhasilan Banten adalah bukti nyata bahwa pendampingan oleh aparat hukum bersama pemerintah dapat secara efektif menutup celah penyalahgunaan anggaran.
“Kami ingin Maluku Utara mencontoh hal baik ini,” tambahnya, sembari meminta seluruh kepala daerah di 10 kabupaten/kota se-Maluku Utara untuk menunjukkan komitmen penuh terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa.
Sebelumnya, Jamintel Kejagung RI, Reda Mantovani, membenarkan bahwa Banten menjadi satu-satunya provinsi yang berhasil mencatat nol kasus korupsi kepala desa setelah program ini berjalan, di tengah 459 kasus yang menjerat kepala desa di seluruh Indonesia.
Reda berharap provinsi lain yang baru menerapkan Jaga Desa, termasuk Maluku Utara, bisa segera mengikuti jejak Banten.
“Harapannya, tahun depan tidak ada (kasus), minimal provinsi yang kami datangi, termasuk Maluku Utara,” kata Reda.
Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi, Maluku Utara kini bersiap untuk mengawal dan memastikan dana desa tersalurkan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat desa. (red)