SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memaparkan capaian kinerja yang dinilai gemilang selama delapan bulan masa kepemimpinannya dalam Rapat Paripurna istimewa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Maluku Utara. Acara tersebut diselenggarakan pada Minggu (12/10) di ruang Paripurna DPRD Malut dan dibuka oleh Ketua DPRD, Ikbal Ruray.
Dalam laporannya, Gubernur Sherly Tjoanda menyoroti sejumlah program prioritas yang telah dan akan direalisasikan. Di bidang pendidikan, pemerintahan Sherly-Sarbin berhasil mewujudkan program gratis uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta. Sekolah negeri telah digratiskan sejak April, sedangkan sekolah swasta menyusul pada Juli, melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
“Jadi seluruh SMA, SLB dan SMK, uang komitenya sudah digratiskan melalui Bosda,” ungkap Sherly.
Untuk keberlanjutan program ini, pada tahun 2025 telah dianggarkan dan sebagian direalisasikan sebesar Rp38 miliar. Bahkan, untuk tahun 2026, diusulkan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk terus melanjutkan program ini, meskipun di tengah tekanan penurunan dana transfer pusat ke daerah. “Tidak boleh lagi terjadi ada anak Maluku Utara yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi,” tegas Sherly.
Pada sektor kesehatan, melalui program gratis berbasis Universal Health Coverage (UHC), seluruh masyarakat Maluku Utara telah terdaftar 100% di BPJS Kesehatan. Meskipun tingkat keaktifan saat ini baru mencapai 82%, hal ini sudah menempatkan Maluku Utara dalam status UHC Prioritas. Gubernur menjelaskan, masyarakat yang memiliki KTP Maluku Utara dapat langsung mengaktivasi layanan BPJS di rumah sakit.
“Siapapun masyarakat Maluku Utara yang memiliki KTP Maluku Utara, ketika pergi ke rumah sakit manapun yang menerima layanan BPJS Kesehatan bisa langsung mengaktivasi layanan BPJS-nya dalam waktu 24 jam tanpa harus menunggu 2 minggu,” tutur Sherly.
Ia juga bertekad untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang masih jauh dari standar di 10 kabupaten/kota.
Fokus lain adalah pada rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Pada tahun 2025, Dinas Perkim menganggarkan Rp20 miliar untuk renovasi 700 unit RTLH. Bantuan bahan bangunan telah disalurkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan TNI. “Kita sudah menyalurkan semua bantuan bahan bangunan sekaligus bekerja sama dengan semua daerah termasuk dengan pihak TNI sehingga rumah bisa direnovasi dalam waktu 1,5 sampai 2 bulan selesai,” ucapnya.
Bahkan, untuk tahun 2026 diusulkan penambahan anggaran dua kali lipat menjadi Rp50 miliar untuk sekitar 1.500 unit RTLH, meskipun dihadapkan pada tekanan fiskal. Sherly juga berupaya memperoleh kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan. “Kami akan berupaya melalui kementerian perumahan ada program BSPS, mudah-mudahan kami bisa mendapat anggaran 10 ribu sampai 20 ribu anggaran,” ucapnya.
Terakhir, peningkatan infrastruktur dan konektivitas dinilai krusial sebagai kunci pemerataan ekonomi. Kebutuhan total anggaran untuk menghubungkan jalan dan jembatan di Maluku Utara mencapai Rp10 triliun, termasuk Taliabu. Di tengah tekanan fiskal yang ada, dalam Rancangan APBD 2026 sebesar Rp2,8 triliun yang akan diserahkan esok hari (13/10), Pemprov menganggarkan sekitar Rp700 miliar khusus untuk jalan dan jembatan.
Rapat paripurna peringatan HUT Provinsi Maluku Utara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Malut, Pimpinan dan anggota DPRD, serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. (red)