TERNATE – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, resmi membuka Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat Sipil Maluku Utara 2025 yang berlangsung di Hotel Emerald Ternate, Rabu (3/12). Acara ini mempertemukan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan komitmen konservasi di kawasan strategis Wallacea.
Dalam sambutannya, Sekprov Samsuddin Abdul Kadir menekankan bahwa keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup Maluku Utara adalah aset berharga yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Pemprov Maluku Utara berkomitmen penuh untuk mendukung upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kita harus berupaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa keanekaragaman hayati kita tetap lestari,” ujar Samsuddin. “Kami ingin masyarakat Maluku Utara sejahtera dan memiliki akses yang adil terhadap sumber daya alam.”
Samsuddin berharap konvensi ini dapat memperkuat kerja sama dan komitmen bersama dalam mewujudkan Maluku Utara yang lestari.
Asisten II Sekretariat Daerah Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, yang bertindak sebagai keynote speaker, menegaskan posisi strategis Maluku Utara di kawasan Wallacea.
“Kepulauan kita bukan hanya menyimpan terumbu karang, hutan hujan tropis, dan spesies endemik, tetapi juga menjadi kunci bagi keseimbangan ekosistem global,” jelas Sri Haryanti.
Ia menjelaskan bahwa visi pembangunan provinsi diwujudkan melalui enam misi utama, termasuk pengembangan ekonomi berbasis sektor primer dan pelestarian lingkungan. Visi ini memastikan keberagaman hayati menjadi inti setiap kebijakan agar pembangunan tidak mengorbankan alam dan hak-hak masyarakat. Namun, ia juga menyoroti tiga tantangan utama, yaitu tekanan industri pada hutan, belum meratanya pengakuan wilayah adat, serta belum terintegrasinya nilai ekologis dalam kebijakan sektoral.
Direktur Eksekutif Burung, Dian Agista, selaku penyelenggara, menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemprov Maluku Utara. Dian Agista menekankan bahwa Maluku Utara adalah harta karun keanekaragaman hayati dunia yang menuntut perhatian dan tindakan nyata.
Dian menjelaskan bahwa konvensi ini merupakan platform penting bagi semua pihak untuk menyusun roadmap kolaboratif yang dapat diimplementasikan secara nyata. Pihaknya berkomitmen untuk mendukung penelitian, mempromosikan edukasi lingkungan kepada generasi muda, dan menyuarakan aspirasi masyarakat sipil dalam setiap proses pengambilan keputusan.
“Kami berharap, melalui dialog yang konstruktif hari ini, dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan, dan menghormati kearifan lokal,” ujar Dian.
Sri Haryanti menutup konvensi dengan ajakan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, untuk menyusun roadmap yang inklusif. Ia menekankan bahwa koordinasi lintas lembaga dan kolaborasi dengan hati adalah kunci untuk menjaga warisan alam Maluku Utara bagi generasi mendatang. Konvensi ini diharapkan menjadi titik tolak bagi terwujudnya Maluku Utara yang hijau, lestari, dan sejahtera.